topmetro.news – Ketua DPRD Asahan Baharuddin Harahap SH pimpin Paripurna Jawaban Bupati Asahan Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Asahan Tahun 2022, Jumat (5/11/2021).
Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar MSi menanggapai Fraksi Partai Nurani Keadilan, Fraksi PD dan Fraksi PPP terkait target PAD yang mengalami penurunan, jika berbandingkan P-APBD 2021. Wabup menyampaikan pencapaian realisasi sampai Oktober 2021 belum terpenuhi presentase tahapannya sesuai dengan target.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN dan Fraksi PD terkait pembatasan aktifitas sosial masyarakat di masa pandemi tentang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis. Wabup menjelaskan saat ini Asahan level 3 karena sampai tanggal 24 Oktober 2021 capaian vaksinasi dosis 1 belum mencapai 40%. Pemkab Asahan melakukan pencanangan percepatan vaksinasi dosis 1 selama 2 minggu dan hingga tanggal 3 November capaian vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 38,42%. Harapannya, tanggal 8 November saat penetapan level, cakupan vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 40%.
“Terkait banyaknya keluhan masyarakat tentang sistem pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, kami akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dengan peningkatan jumlah SDM kesehatan melalui Nusantara Sehat, pengadaan alat kesehatan, obat dan BMHP melalui dana DAK dan JKN. Serta perbaikan sistem rujukan melalui aplikasi sisrute,” katanya.
Sorotan Fraksi
Terkait jalan mantap sebagaimana sorotan Fraksi Partai Golkar, Wabup menjelaskan Pemkab Asahan berupaya agar jalan utama terbangun sesuai standar. “Keterbatasan dana yang kita hadapi telah kita siasati dengan mengusulkan kegiatan melalui sumber pembiayaan yang lain. Namun penentuan kegiatan yang akan mendapat alokasi merupakan kewenangan pemerintah pusat,” jelas Wbup.
Fraksi PD menyoroti tentang HGU Perkebunan yang akan berakhir dan belum diperpanjang sesuai UU No. 39 Tahun 2014, Wabup menjelaskan, telah disampaikan kepada perkebunan melalui monitoring dan evaluasi (monev) melalui Dinas Pertanian.
Fraksi PDIP dan Fraksi PD menyoroti kepegawaian. Maka Wabup menyampaikan berkurangnya penghasilan pegawai non-ASN (honorer) di setiap OPD karena penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah. Hal itu karena adanya pengurangan alokasi DAU dari pemerintah pusat.
Fraksi PD menyoroti alat tangkap nelayan tradisional yang sederhana. Soal ini Wabup kemudan menyampaikan, Pemkab Asahan melalui Dinas Perikanan setiap tahun memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan terhadap nelayan sesuai dengan kebutuhan.
Fraksi PAN, Fraksi PD, Fraksi PDI-P dan Fraksi PPP menyoroti percepatan pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Wabup menjelaskan, Pemkab Asahan akan melaksanakan pembangunan infrastruktur, saprodi, benih/bibit, penyuluhan.
Fraksi PAN dan Fraksi PD mengenai layanan pendidikan. Kemudian, Wabup menyampaikan Pemkab Asahan akan meningkatkan SDM dan kesejahteraan tenaga pendidik serta pemenuhan hak anak didik. Beasiswa Rp4 juta/orang/tahun, jumlah penerima 100 orang.
penulis | EN
